Pra Musrenbang mendukung Asta Cita Presiden mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045
Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H., bersama para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan seluruh pegawai menghadiri kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) di Aula Kejaksaan Negeri Purwakarta, pada Senin 26 Mei 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat secara daring maupun luring. Kegiatan ini bertujuan membahas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan pedoman Asta Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut, masing-masing satuan kerja diwajibkan membawa Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2026, serta kebutuhan riil anggaran.
Kegiatan Pra-Musrenbang ini sebagai wadah menjaring masukan untuk dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2026. Pra-Musrenbang mengedepankan konsep musyawarah untuk mufakat dengan pendekatan top-down dan bottom-up. Artinya, kebutuhan dari daerah akan disaring dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan tingkat pusat.
@kejaksaan.ri
@kejati_jabar
@jaksapedia
Kejaksaan Negeri Purwakarta, BEDAS!
[Berani, Empati, Dinamis, Akuntabel, Solid]
Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H., bersama para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan seluruh pegawai menghadiri kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) di Aula Kejaksaan Negeri Purwakarta, pada Senin 26 Mei 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat secara daring maupun luring. Kegiatan ini bertujuan membahas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan pedoman Asta Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut, masing-masing satuan kerja diwajibkan membawa Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2026, serta kebutuhan riil anggaran.
Kegiatan Pra-Musrenbang ini sebagai wadah menjaring masukan untuk dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2026. Pra-Musrenbang mengedepankan konsep musyawarah untuk mufakat dengan pendekatan top-down dan bottom-up. Artinya, kebutuhan dari daerah akan disaring dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan tingkat pusat.
@kejaksaan.ri
@kejati_jabar
@jaksapedia
Kejaksaan Negeri Purwakarta, BEDAS!
[Berani, Empati, Dinamis, Akuntabel, Solid]
