Suasana yang Berbeda dalam Kegiatan "Ngaropi Sonten jeung Kades" Kali Ini
Suasana berbeda terasa pada kegiatan rutin Ngaropi Sonten jeung Kades yang biasanya dilaksanakan pada sore hari. Pada Selasa, 17 Juni 2025, kegiatan ini digelar lebih awal, yakni di pagi hari. Meski waktu pelaksanaannya berubah, namun semangat kebersamaan dan tujuan utama dari kegiatan ini tetap sama.
Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh lima kepala desa, yakni Kepala Desa Dangdeur, Ciwangi, Sindangpanon, Cikopo, dan Cibodas. Dalam pertemuan ini, tidak hanya sekadar berbincang santai, tetapi juga menjadi ajang koordinasi serta penyampaian informasi penting terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rencana Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk membentuk Paralegal Desa. Paralegal ini nantinya akan membantu warga desa yang menghadapi persoalan hukum. Menariknya, Paralegal Desa tidak harus berasal dari latar belakang pendidikan hukum formal. Yang terpenting, mereka memiliki keterampilan hukum yang cukup dan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan penegak hukum.
Selain itu, Kejaksaan juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Sosialisasi akan dilakukan secara berkala ke desa-desa agar para kepala desa memahami prosedur yang benar dalam penggunaan dana desa. Hal ini penting guna menghindari potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat berujung pada permasalahan hukum dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih terbuka antara lembaga hukum dan pemerintahan desa, serta mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih baik, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
@kejaksaan.ri
@kejati_jabar
@jaksapedia
Kejaksaan Negeri Purwakarta BEDAS!
[Berani. Empati, Dinamis, Akuntabel, Solid]
Suasana berbeda terasa pada kegiatan rutin Ngaropi Sonten jeung Kades yang biasanya dilaksanakan pada sore hari. Pada Selasa, 17 Juni 2025, kegiatan ini digelar lebih awal, yakni di pagi hari. Meski waktu pelaksanaannya berubah, namun semangat kebersamaan dan tujuan utama dari kegiatan ini tetap sama.
Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh lima kepala desa, yakni Kepala Desa Dangdeur, Ciwangi, Sindangpanon, Cikopo, dan Cibodas. Dalam pertemuan ini, tidak hanya sekadar berbincang santai, tetapi juga menjadi ajang koordinasi serta penyampaian informasi penting terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rencana Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk membentuk Paralegal Desa. Paralegal ini nantinya akan membantu warga desa yang menghadapi persoalan hukum. Menariknya, Paralegal Desa tidak harus berasal dari latar belakang pendidikan hukum formal. Yang terpenting, mereka memiliki keterampilan hukum yang cukup dan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan penegak hukum.
Selain itu, Kejaksaan juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Sosialisasi akan dilakukan secara berkala ke desa-desa agar para kepala desa memahami prosedur yang benar dalam penggunaan dana desa. Hal ini penting guna menghindari potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat berujung pada permasalahan hukum dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih terbuka antara lembaga hukum dan pemerintahan desa, serta mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih baik, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
@kejaksaan.ri
@kejati_jabar
@jaksapedia
Kejaksaan Negeri Purwakarta BEDAS!
[Berani. Empati, Dinamis, Akuntabel, Solid]
