Pendampingan Hukum untuk Pembangunan Purwakarta Berintegritas
(Legal Support for Purwakarta’s Integrity-Driven Development)
Berperan bukan hanya dalam menegakkan keadilan, Kejaksaan Negeri Purwakarta juga hadir sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah serta BUMN/BUMD agar setiap program dan proyek publik berjalan sesuai koridor hukum. Peran pendampingan ini memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan bebas dari kekeliruan administrasi dan potensi penyimpangan, sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pada pagi hari ini, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta bersama Jaksa Pengacara Negara melakukan Kick-Off Meeting Permohonan Pendampingan Hukum dan Legal Opinion bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi dalam memberikan asistensi hukum komprehensifmulai dari telaah dokumen, mitigasi risiko kontraktual, hingga penyusunan opini hukumagar setiap tahapan pekerjaan infrastruktur dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui agenda ini, Kejaksaan Negeri Purwakarta menegaskan komitmennya untuk mendampingi aparatur pemerintah daerah bekerja “on the right track”: tepat regulasi, tepat prosedur, dan tepat sasaran. Harapannya, sinergi ini tidak hanya mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan yang berintegritas dan berorientasi pada kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Purwakarta.
@kejaksaan.ri
@kejati_jabar
@jaksapedia
Kejaksaan Negeri Purwakarta BEDAS!
[Berani. Empati, Dinamis, Akuntabel, Solid]
(Legal Support for Purwakarta’s Integrity-Driven Development)
Berperan bukan hanya dalam menegakkan keadilan, Kejaksaan Negeri Purwakarta juga hadir sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah serta BUMN/BUMD agar setiap program dan proyek publik berjalan sesuai koridor hukum. Peran pendampingan ini memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan bebas dari kekeliruan administrasi dan potensi penyimpangan, sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pada pagi hari ini, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta bersama Jaksa Pengacara Negara melakukan Kick-Off Meeting Permohonan Pendampingan Hukum dan Legal Opinion bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi dalam memberikan asistensi hukum komprehensifmulai dari telaah dokumen, mitigasi risiko kontraktual, hingga penyusunan opini hukumagar setiap tahapan pekerjaan infrastruktur dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui agenda ini, Kejaksaan Negeri Purwakarta menegaskan komitmennya untuk mendampingi aparatur pemerintah daerah bekerja “on the right track”: tepat regulasi, tepat prosedur, dan tepat sasaran. Harapannya, sinergi ini tidak hanya mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan yang berintegritas dan berorientasi pada kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Purwakarta.
@kejaksaan.ri
@kejati_jabar
@jaksapedia
Kejaksaan Negeri Purwakarta BEDAS!
[Berani. Empati, Dinamis, Akuntabel, Solid]
